Pemerintah Belum Bayar Kompensasi Energi Ke Pertamina-Pln Rp 53,8 Triliun

Pemerintah punya tagihan yang belum dibayarkan ke PT Pertamina dan PT PLN. Jumlahnya cukup besar, meraih Rp 53,8 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menerangkan tagihan itu ialah jumlah kompensasi harga energi untuk kuartal I 2024. Pemerintah meminta Pertamina dan PLN menahan harga BBM dan listrik di luar subsidi. Karena menahan harga energi di bawah keekonomian maka pemerintah menampilkan kompensasi terhadap Pertamina dan PLN.

Isa mengaku hingga saat ini pemerintah bukan mau menahan diri bagi mengeluarkan duit tagihan itu, menurutnya tagihan itu justru melakukan diproses. Angka tagihan yg diberikan Pertamina dan PLN ketika ini melakukan diaudit apalagi dahulu, bila telah diaudit maka tagihan itu akan dibayarkan.

“Kompensasi kalian bayar 3 bulan sekali dengan audit BPKP atau pegawanegeri pengawasan intern pemerintah. Tagihan triwulan I 2024, kompensasi totalnya dari PLN dan Pertamina Rp 53,8 triliun, ini masih perlu diaudit diperkirakan bisa teratasi beberapa Minggu ke depan,” papar Isa dalam rapat pers APBN Kita, Kamis (27/6/2024).

“Jadi bagi yg Triwulan I ini, belum dibayar, sebab prosesnya memang melakukan berlangsung,” sebutnya.

Pemerintah sendiri sudah mencairkan budget untuk subsidi energi, di luar kompensasi, ke Pertamina dan PLN sebesar Rp 56,9 triliun. Terdiri dari subsidi BBM sebesar Rp 6,6 triliun, subsidi LPG 3 kilogram sebesar Rp 26,8 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp 23,5 triliun.

“Untuk subsidi yang Rp 56,9 triliun itu sudah dibayar,” lanjut Isa.

Isa melanjutkan bagi tagihan tahun 2023, pemerintah sudah melunasi subsidi dan kompensasi ke Pertamina dan PLN. Jumlahnya, Rp 201 triliun buat Pertamina dan PLN.

pemerintahpertaminapln