Mau Batasi Bbm Subsidi, Pemerintah Diminta Gencar Sosialisasi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah akan mengendalikan BBM subsidi gampang-mudahan sempurna sasaran. Dia menyampaikan, pembelian BBM subsidi akan dibatasi pada 17 Agustus 2024.

Pimpinan Komisi VII dewan perwakilan rakyat RI Eddy Soeparno menerangkan rencana kebijakan pembatasan BBM bersubsidi sudah dibahas berkali-kali di Komisi Energi dewan perwakilan rakyat RI dan direkomendasikan terhadap pemerintah

“Selama 3 tahun terakhir saya di Komisi VII dewan perwakilan rakyat RI telah menyodorkan urgensi pembatasan BBM subsidi mesti dikerjakan. Karena faktanya 80% dari pengguna BBM bersubsidi yaitu Pertalite dan Solar merupakan mereka yang tak berhak,” kata Eddy di Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (11/7/2024).

Dia menerangkan BBM macam Solar misalnya justru lebih banyak digunakan oleh mereka yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan dan industri.

“Ad interim Pertalite lebih banyak digunakan oleh penduduk yg memiliki kendaraan semi glamor atau mereka yang sebenarnya gajinya di atas rata-rata dan tak berhak mendapat subsidi,” jelasnya.

Eddy menegaskan, bahwa Komisi VII dewan perwakilan rakyat RI meminta mudah-mudahan pembatasan BBM bersubsidi ini dijalankan dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 utamanya pada pasal patokan akseptor dan eksekusi yg tegas buat mereka yang melanggar.

“Kriteria mereka yg berhak memperoleh BBM bersubsidi mesti diperjelas. Sebagai pola saja misalnya Angkot, UMKM, Ambulans, atau mereka yg terdaftar dalam DTKS. Bagian kedua yg perlu diperjelas yaitu ihwal hukuman bagi pembeli dan pedagang melanggar hukum BBM bersubsidi ini,” ungkap Sekjen PAN tersebut.

Eddy yang terlatih 20 tahun di bidang Perbankan dan Keuangan Internasional ini juga meminta pemerintah menjalankan sosialisasi yg menyeluruh terhadap penduduk mudah-mudahan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini tidak membuat kerisauan dan gejolak di tengah masyarakat.

“Psikologi penduduk mesti tetap dijaga gampang-mudahan tak muncul keresahan, utamanya di sektor UMKM, pengemudi ojol, ojek online dan yang lain-yang lain. Jelaskan bahwa mereka tetap berhak atas BBM bersubsidi tersebut selaku bab dari sokongan dan keberpihakan pemerintah terhadap penduduk strata ekonomi bawah,” terangnya.

Eddy meyakini lewat pembatasan subsidi ini, pemerintah sanggup mengurangi budget yg sungguh signifikan yang sanggup dialokasikan untuk sektor pembangunan ekonomi atau memperbesar pinjaman sosial bagi mereka yg berhak mendapatkannya.

“Tidak ada kata terlambat, meski pembatasan subsidi BBM ini sudah selayaknya dilaksanakan di masa lalu, tapi kami berpikir ke depan saja, bagaimana pemerintah sanggup menata subsidi sempurna sasaran dan pengurangan ini sanggup berharga untuk mengakselerasi kemajuan ekonomi dan bansos buat yang membutuhkan,” tutupnya.

bbmbbm subsidipembatasan bbm subsidi