Prabowo Ingin Bentuk Dewan Kemakmuran Buruh Nasional

Jаkаrtа – Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan wacana pembentukan Dewan Kemakmuran Buruh Nasional, sebuah lembaga baru yang dirancang untuk mengawasi dan memastikan peningkatan kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam momentum Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025, saat menghadiri pertemuan dengan perwakilan serikat buruh di Jakarta.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan mengedepankan kesejahteraan buruh sebagai salah satu prioritas utama. Ia mengungkapkan bahwa dewan ini akan terdiri dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat, pengusaha, akademisi, hingga organisasi buruh.

“Ini bukan hanya soal upah, tapi tentang bagaimana memastikan buruh kita hidup layak, sehat, dan punya masa depan yang lebih baik,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Baca : Prakiraan Cuaca Lampung Hari Ini 3 Mei 2025: Berawan Dan Hujan Ringan

Fungsi dan Tujuan Dewan Kemakmuran Buruh Nasional

Dewan Kemakmuran Buruh Nasional nantinya akan memiliki fungsi sebagai lembaga penasihat dan pengawas dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Tujuan utamanya adalah mengawal kebijakan yang berorientasi pada kemakmuran buruh, bukan semata-mata produktivitas ekonomi.

Beberapa poin yang dirancang menjadi fokus kerja dewan ini meliputi:

• Menyusun rekomendasi kenaikan upah minimum berdasarkan kajian ekonomi dan sosial.

• Meninjau jaminan sosial buruh, seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

• Mengawasi praktik outsourcing dan kontrak kerja agar sesuai hukum dan tidak merugikan buruh.

• Mendorong pelatihan dan pendidikan vokasi agar buruh dapat naik kelas dan bersaing di era industri 4.0.

Menurut Prabowo, keberadaan dewan ini akan menjadi forum permanen untuk dialog sosial yang konstruktif antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Ia berharap, ke depan tidak lagi terjadi gesekan atau mogok massal yang merugikan semua pihak karena komunikasi yang terbangun sudah solid dan berkesinambungan.

Respons Serikat Buruh dan Pengamat

Beberapa serikat buruh menyambut positif gagasan ini, namun dengan catatan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebut pembentukan dewan ini hanya akan berhasil bila ada komitmen politik yang kuat dan transparansi dalam prosesnya.

“Kalau hanya simbolik dan tidak punya kekuatan mengikat, buruh hanya akan menjadi pelengkap penderita. Tapi kalau sungguh-sungguh dijalankan, ini bisa jadi terobosan,” tegasnya.

Sementara itu, pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia, Prof. Diah Savitri, menekankan pentingnya pelibatan buruh dalam setiap tahap perumusan kebijakan. Ia juga menyoroti perlunya data ketenagakerjaan yang akurat agar dewan ini bisa bekerja berdasarkan realita di lapangan.

Menjawab Tantangan Dunia Kerja Modern

Dengan semakin kompleksnya tantangan dunia kerja saat ini, seperti digitalisasi, otomatisasi, dan kompetisi global, buruh Indonesia membutuhkan perlindungan yang lebih adaptif. Dewan Kemakmuran Buruh Nasional diharapkan menjadi jembatan menuju tatanan kerja yang adil, manusiawi, dan berdaya saing.

Langkah Prabowo ini bisa menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada pelaksanaan teknis, integritas para anggotanya, dan sejauh mana pemerintah mampu menjaga netralitas serta keberpihakan terhadap rakyat pekerja.