Pemerintah Geber Transformasi Digital, Mudah-Mudahan Pelayanan Kian Cepat

Transformasi digital dikala ini terus digeber oleh pemerintah bagi mengembangkan pelayanan publik. Plt Kepala Forum Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq mengungkapkan dalam proses transformasi ini memang masih menemui banyak tantangan salah satunya yakni pengalihan tata cara usang ke tata cara teknologi yg baru, disamping itu yg tidak kalah pentingnya yakni budaya kerja usang ke budaya yang baru.

“Jangan hingga hanya mekanismenya saja yg berubah, tetapi cara kerjanya masih manual, contoh berpikirnya masih dengan cara yang lama, maka dari itu SDM memiliki tugas yang penting dalam transformasi digital di lingkungan birokrasi,” kata beliau dalam siaran pers, Kamis (8/8/2024).

Dia mengungkapkan tantangan yang lain yakni pengalihan budaya kerja usang ke budaya yang baru. “Jangan hingga cuma mekanismenya saja yg berubah, tapi cara kerjanya masih manual, contoh berpikirnya masih dengan cara yang lama, maka dari itu SDM memiliki tugas yg utama dalam transformasi digital di lingkungan birokrasi,” ujarnya.

Menurutnya, dalam suatu proses pergeseran senantiasa ada potensi resistensi atau penolakan. Untuk itu kesuksesan transformasi digital sungguh memerlukan tunjangan administrasi pergeseran yg baik. “Pemimpin di suatu institusi mesti memperlihatkan ruang mudah-mudahan organisasi mampu bergerak untuk menjalankan transformasi. Birokrasi yang terlalu rumit dan berbelit-belit perlu ditinjau kembali, mudah-mudahan birokrasi ini mampu agile, adaptif dengan permintaan perubahan,” imbuh dia.

Taufiq menjelaskan, bagi menghadapi tantangan tersebut kami memerlukan model kepemimpinan yg memainkan tugas sentral dalam mengakselerasi transformasi digital. Tak hanya itu, talenta-talenta digital yang mampu mengikuti keadaan dengan pertumbuhan teknologi digital perlu disediakan dengan seksama.

Dari sisi kebijakan, Pemerintah sudah mempublikasikan Peraturan Presiden Nomor 82/2023 wacana Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Menurutnya kepemimpinan menjadi kunci untuk kesuksesan pelaksanaan kebijakan Pemerintah tersebut. Diperlukan pemimpin yang memiliki pengetahuan digital, yg mampu menjadi sentral dalam membangun kolaborasi, peralihan teknologi, serta kesiapan SDM ASN.

Keberhasilan transformasi digital ini diperlukan sanggup mengakhiri aneka jenis problem birokrasi seumpama mengganti mindset yg semula ego sektoral menjadi customer centric, mengganti perspektif birokrasi yang dinilai masih mayoritas pada kewenangan masing-masing, mengembangkan skill digital SDM aparatur buat memiliki kesanggupan dan kemampuan digital (digital intelligence) untuk melayani masyarakat, dan terakhir model kepemimpinan yg mampu menertibkan transformasi digital ini.

Hal senada diungkapkan Ketua Majelis Wali amanat Universitas Padjadjaran Arief Yahya menerangkan dikala ini sudah memasuki pusaran digital (digital vortex), yg membuat aneka jenis sektor terdistorsi oleh teknologi, dua sektor yg terdisrupsi teknologi layanan digital, pendidikan, telekomunikasi, media entertainment, pariwisata. Untuk mendukung kesuksesan transformasi digital ada 3 nilai yg perlu ditingkatkan yakni cost value dimana pelayanan kian murah dan gratis, experience value menunjukkan pengalaman digital yg mudah bagi diakses publik dan terakhir platform value yang mengintegrasikan segala layanan dalam satu platform.

“Oleh karenanya, sebelum menjalankan transformasi digital, kalian perlu mentransformasi mindset para pramusaji publik buat beralih menjadi becoming digital,” ujar Arief Yahya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi dan Informasi Nasional Ilham Akbar Habibie menyodorkan cukup umur ini tren layanan teknologi digital yakni lewat pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam setiap aplikasi pemerintah, penggunaan teknologi geospasial (geospatial technologies), virtual reality, augmented reality yang memungkinkan forum publik mendesain layanan virtual yg sanggup menghubungkan ke sumber digital dan terakhir kerja sama dan integrasi semua layanan pemerintah tanpa adanya ego sektoral dan silo mentality.

Dalam peluang yang serupa Digital Development Lead Kedutaan Besar Inggris Charis Mc. Carter mengatakan, tantangan adanya digital transformasi di sektor publik di Inggris mulanya memang sukar hal ini dikarenakan adanya penolakan kepada perubahan, permasalahan data pribadi, dan kebijakan yang belum mendukung adanya transformasi digital.

Namun beberapa langkah dijalankan pemerintah Inggris bagi menjalankan transformasi digital yakni dengan menjalankan perbaikan infrastruktur digital, pembinaan digital kepada para pemangku kebijakan, serta menjalankan pergeseran mindset para distributor birokrat bagi menjalankan inovasi dan kerja sama dalam mendukung kesuksesan transformasi digital.

Sementara itu dari sektor swasta, Komite Tetap Program Prakarsa Baru Komunikasi dan Informatika, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), M. Fajrin Rasyid menyodorkan pentingnya kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah untuk mendukung transformasi digital. Kolaborasi tersebut sanggup dijalankan dengan koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta, menjalankan training digital kepada SDM aparatur, dan menjalankan aneka jenis pengembangan aplikasi digital yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik.

digitalpelayanan