Jakarta –
Kelanjutan proyek bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia masih dibahas. Salah satu pokok pembahasan tersebut merupakan terkait penyelenggaraan pengumpulan hasil transaksi tol atau tol fee.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Generik (PU) Zainal Fatah menerangkan menurut hukum yang berlaku, pengumpulan tersebut dijalankan oleh pemerintah lewat menteri yang membidangi jerih payah jalan tol.
Adapun hukum yg dimaksud merupakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2024 tentang Jalan Tol yg diterbitkan pada 20 Mei 2024 lalu. Namun dalam janji sebelumnya terkait MLFF, collecting toll fee dijalankan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
“Kita ikuti saja hukum PP yg mengendalikan mengenai siapa yang sanggup meng-collect toll fee, ya itu kita ikuti. Sepanjang tak ada hukum yg yang lain, collecting toll fee itu oleh pemerintah, menurut PP ya,” kata Zainal, dijumpai di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Berdasarkan Ayat 2 Pasal 67 PP 23/2024, disebutkan bahwa metode pengumpulan Tol secara elektronik sebagaimana dimaksud sanggup berupa teknologi nontunai nirsentuh nirhenti.
Kemudian pada Ayat 3 dijelaskan, dalam hal pelaksanaan pengumpulan tol dengan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti dilaksanakan oleh Menteri, Badan Usaha sanggup dikenai ongkos layanan.
“Kalau nanti ada pengembangan yang lain, dinamika yang yang lain, itu sama. Dulu PP sebelumnya, bahwa metode pemungutan toll fee itu dikontrol oleh menteri. Cuma jikalau sebelumnya kan oleh menteri diserahkan terhadap masing-masing (BUJT). Nggak ada yang berubah sebenarnya,” terang Zainal.
Ketika ditanyakan lebih lanjut tentang rencana pengelolaan transaksi metode bayar tol nirsentuh sendiri, Zainal belum sanggup memastikannya. Menurutnya, sampai saat ini proses pembahasan masih berlangsung.
Zainal mengatakan, pihaknya mencari metode dan denah terbaik untuk pelayanan publik. Oleh alasannya merupakan itu, proses perundingan dengan pihak Hungaria sendiri menyangkut penerapan MLFF masih terus dikerjakan.
Sistem ini juga tengah dalam proses riviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Riviu ini menjadi bab dari proses kurasi sekaligus efisiensi anggaran.
“Setiap tahun misalkan ada bikin kegiatan apa, dengan BPKP review itu biasa. Kalau misalkan kalian kesepakatan berdiri gedung kayak IKN, datang-datang ada instruksi yang semula polos (desain), jadi kasih ornament harganya beda, penentuan harganya itu di-review oleh BPKP,” katanya.
Tonton juga video: Ini Jalan Tol yang Bakal Pakai Sistem Bayar Pakai HP
bayar tol tanpa setopmulti lane free flowbayar tol multi lane free flow
Leave feedback about this